Teras News — Hampir dua kali lipat. Jumlah warga Kota Bandung yang berhak menerima beras cadangan pangan pemerintah (CPP) melonjak dari sekitar 80.000 orang menjadi 146.232 keluarga penerima manfaat (KPM) setelah pemerintah memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lonjakan ini berarti puluhan ribu keluarga tambahan kini mendapat akses bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per penerima.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan seluruh beras yang sudah disalurkan ke warga dalam kondisi layak konsumsi. Proses pengecekan, kata dia, dilakukan sebelum beras dikirim ke tangan penerima. “Secara umum kualitas bantuan dalam kondisi baik dan telah melalui proses pengecekan sebelum didistribusikan,” ujar Farhan dalam keterangan resminya, Selasa.
Laporan Warga Langsung Ditindaklanjuti ke Lapangan
Bagi warga yang menerima beras dengan kondisi tidak sesuai, Farhan membuka pintu pengaduan. Pemerintah Kota Bandung berjanji menurunkan tim untuk mengecek langsung setiap laporan yang masuk, tanpa menunggu lama.
Baca Juga:
“Begitu ada laporan, kita langsung turun untuk memastikan. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, pasti kita perbaiki,” kata Farhan.
Pernyataan ini merespons kekhawatiran yang kerap muncul dalam setiap distribusi bantuan pangan pemerintah, yakni soal kualitas beras yang sampai ke penerima. Dalam sejumlah kasus di daerah lain, beras bantuan pernah dilaporkan warga dalam kondisi apek atau tidak layak makan setelah proses pengiriman yang panjang.
DTKS Diperbarui, Puluhan Ribu Keluarga Baru Masuk Daftar
Lonjakan jumlah penerima bukan tanpa sebab. Pemkot Bandung melakukan pembaruan data penerima mengacu pada DTKS, basis data milik Kementerian Sosial yang memuat nama-nama keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Pembaruan ini membuka akses bagi keluarga yang sebelumnya belum tercatat namun sebenarnya berhak mendapat bantuan.
Dengan angka 146.232 KPM, distribusi beras CPP di Kota Bandung kini menjangkau kelompok yang jauh lebih luas dibanding periode sebelumnya. Setiap KPM mendapat 10 kilogram beras.
Distribusi beras CPP sendiri merupakan program pemerintah pusat yang digelontorkan melalui Bulog untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di tengah fluktuasi harga beras di pasaran. Pemkot Bandung berperan sebagai pelaksana distribusi di tingkat kota, dengan pengawasan di setiap tahap penyaluran agar beras tidak rusak atau tertukar sebelum sampai ke penerima.
Pemkot Bandung belum merinci jadwal distribusi berikutnya bagi 146.232 KPM yang kini terdaftar, namun Farhan menegaskan seluruh proses tetap berjalan di bawah pengawasan ketat agar kualitas beras terjaga hingga ke tangan warga paling akhir.
Editor: Ratna Dewi
