Teras News — Jumat (12/6/2026), ribuan demonstran turun ke jalan di Abuja, ibu kota Nigeria, memperingati Hari Demokrasi dengan satu tuntutan utama: Presiden Bola Tinubu harus mundur. Gelombang protes ini pecah di tengah meningkatnya angka penculikan dan kekerasan yang melanda negeri berpenduduk terbesar di Afrika itu, dari wilayah utara hingga barat.
Massa meneriakkan “Tinubu harus pergi” di sepanjang rute demonstrasi. Frustrasi warga sudah menumpuk lama, dan Hari Demokrasi menjadi titik ledaknya.
“Kami lelah hidup seperti budak di negara kami sendiri. Itulah mengapa kami turun ke jalan untuk berdemonstrasi dan menunjukkan kepada dunia bahwa Nigeria sedang berdarah,” kata Valentine Mmaduabuchi, salah satu demonstran yang hadir, seperti dilaporkan Reuters.
Baca Juga:
Aktivis: Penculikan dan Terorisme Jadi Pemicu Utama
Aktivis Omoyele Sowore menyatakan peringatan Hari Demokrasi tahun ini dipersembahkan khusus bagi para korban penculikan dan terorisme. Ia menilai pemerintahan Tinubu gagal menjalankan tugasnya melindungi warga.
“Karena mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka, sudah saatnya mereka pergi, dan warga Nigeria lelah menjadi korban di sekolah, rumah, dan ladang mereka,” ujar Sowore.
Aksi penculikan dan perampokan memang semakin marak di Nigeria belakangan ini. Wilayah utara dikenal sebagai daerah rawan serangan kelompok bersenjata, namun kini ancaman serupa merambah wilayah barat yang sebelumnya relatif lebih aman. Warga biasa, petani, hingga pelajar tercatat masuk dalam daftar korban.
Parlemen Sahkan RUU Polisi Negara Bagian untuk 36 Wilayah
Di tengah tekanan publik, parlemen Nigeria mengambil satu respons legislatif. Mereka mengesahkan rancangan undang-undang konstitusional yang membuka jalan bagi masing-masing dari 36 negara bagian di Nigeria untuk membentuk pasukan polisi daerah sendiri, di samping Kepolisian Federal Nigeria yang selama ini menjadi satu-satunya institusi keamanan nasional.
Reformasi ini dirancang untuk mempercepat waktu respons terhadap ancaman keamanan lokal sekaligus memperkuat kemampuan pengumpulan intelijen di tingkat daerah. Para gubernur selama ini mengeluhkan lambatnya koordinasi dengan kepolisian federal dalam menangani krisis di wilayah mereka masing-masing.
Namun bagi para demonstran di Abuja, kebijakan parlemen itu belum cukup. Tuntutan mereka tetap satu: pergantian kepemimpinan di level tertinggi. Tekanan jalanan terhadap pemerintahan Tinubu tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat.
Editor: Arif Budiman