Teras News — Jakarta — Sembilan tahun sebelum kontrak ExxonMobil habis di Blok Cepu, pemerintah sudah mulai bergerak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa negosiasi perpanjangan Production Sharing Contract (PSC) atau kontrak bagi hasil ExxonMobil Cepu Ltd di blok migas terbesar Indonesia itu telah ia mulai, jauh sebelum batas waktu 2035 tiba.
Bahlil menyampaikan langsung kepada dua pihak sekaligus dalam forum terbuka. Berbicara di Energy Forum CNBC Indonesia di Jakarta pada 25 Juni 2026, ia mengarahkan permintaannya kepada Kepala SKK Migas Joko sekaligus Wade Floyd selaku Presiden ExxonMobil Indonesia. “Pak Joko saya minta tolong juga ya, Pak Wade nanti coba kau terjemahkan perpanjangan Exxon saya sudah bahas, tapi jangan minta terlalu tinggi. Itu kau punya Pak Joko bisa cepat supaya kita butuh win-win,” kata Bahlil.
Blok Cepu saat ini dikuasai tiga pihak. ExxonMobil Cepu Ltd memegang 45 persen hak partisipasi sekaligus bertindak sebagai operator. PT Pertamina mengantongi porsi yang sama, 45 persen. Sisanya, 10 persen, dimiliki badan usaha milik daerah yang mewakili tiga kabupaten — Blora, Bojonegoro, dan Tuban — serta dua pemerintah provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Baca Juga:
Dari produksi blok ini, sekitar 95 persen pendapatan mengalir ke Indonesia sesuai skema bagi hasil yang berlaku. ExxonMobil sebagai operator mengusulkan peningkatan porsi bagi hasil pihak konsorsium agar tersedia ruang pendanaan untuk investasi lanjutan dan penerapan teknologi baru.
Bahlil menegaskan pemerintah tidak menginginkan skema yang berat sebelah. “Negara dapat apa namanya, KKKS juga bagus. Jadi kita maunya yang setara jangan terlalu jomplang begini nggak bagus. Ya pengusaha juga kan butuh untung tapi negara juga butuh pendapatan,” ujarnya.
Perpanjangan kontrak ini dipandang krusial karena berpotensi mendatangkan investasi baru dalam jumlah besar untuk pengembangan lapangan-lapangan migas di wilayah kerja Blok Cepu.
Berita Terkait
Editor: Arif Budiman
