Teras News — Minggu (21/6), Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta. Pertemuan itu bukan sekadar audiensi rutin — fokusnya menyentuh soal transformasi BUMN dan cara negara mengelola asetnya agar menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Teddy Indra Wijaya Buka Suara soal Arahan Presiden
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menjelaskan isi pertemuan itu kepada publik. Menurut Teddy, Presiden Prabowo memberikan arahan terkait pengelolaan aset negara secara lebih optimal. Tujuannya satu: manfaat yang lebih nyata bagi rakyat.
Pertemuan di kediaman pribadi Prabowo ini terbilang tidak biasa untuk urusan kebijakan ekonomi skala besar. Lazimnya, rapat-rapat semacam ini berlangsung di Istana Negara atau Istana Merdeka. Dipilihnya Kertanegara sebagai lokasi menunjukkan urgensi pembahasan yang ingin diselesaikan langsung oleh Presiden di luar jalur formal.
Baca Juga:
Danantara dan BUMN: Dua Agenda Besar dalam Satu Meja
Rosan Roeslani memegang dua jabatan sekaligus: Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Kepala BPI Danantara. Dua peran ini relevan langsung dengan topik yang dibahas bersama Prabowo.
BPI Danantara adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk mengelola investasi dari aset-aset BUMN Indonesia. Keberadaannya dimaksudkan agar dana dan aset milik negara tidak hanya duduk diam, tapi bergerak menghasilkan nilai tambah. Dengan Rosan sebagai kepala, koordinasi antara kebijakan investasi dan pengelolaan BUMN berada di satu tangan.
Transformasi BUMN sendiri sudah lama masuk dalam agenda besar pemerintahan Prabowo. Sejumlah perusahaan pelat merah dinilai perlu berbenah secara struktural agar lebih efisien dan kompetitif, tidak lagi bergantung pada suntikan modal negara setiap tahun.
Warga Menunggu Bukti dari Rapat Tertutup di Kertanegara
Bagi masyarakat, pertemuan semacam ini baru berarti jika berujung pada kebijakan konkret yang mereka rasakan. BUMN yang sehat dan aset negara yang dikelola baik berpotensi memperluas lapangan kerja, menekan harga layanan publik, dan memperkuat kas negara untuk program sosial.
Sejauh ini, rincian arahan Presiden Prabowo belum disampaikan secara terbuka. Pemerintah belum merilis dokumen resmi maupun jadwal tindak lanjut dari pertemuan Minggu kemarin. Publik menunggu langkah berikutnya dari Rosan Roeslani dan jajaran BUMN untuk mengubah pembicaraan di Kertanegara menjadi kebijakan yang terasa di lapangan.
Editor: Arif Budiman
