Teras News — Nol toleransi. Itulah sikap Menteri Sosial Saifullah Yusuf soal praktik titipan dalam seleksi calon siswa Sekolah Rakyat. Ia menegaskan tidak ada satu pun pejabat, dari menteri hingga wali kota, yang boleh menitipkan nama ke program pendidikan khusus keluarga miskin tersebut.
Pernyataan itu ia sampaikan langsung di hadapan orang tua calon siswa dalam kegiatan “Open House” di Sentra Abiseka Rumbai, Pekanbaru, Riau, Minggu. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus menyasar anak-anak dari keluarga yang berada di Desil I atau II, yakni dua tingkat terbawah dalam skala kesejahteraan sosial nasional.
“Tidak boleh ada titipan, menteri tidak boleh, gubernur tidak boleh, bupati wali kota juga tidak boleh. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memiliki kriteria dijangkau oleh petugas,” kata Saifullah.
Baca Juga:
Siswa Dipilih Petugas Lapangan, Bukan Rekomendasi Pejabat
Mekanisme rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak melalui jalur pendaftaran mandiri seperti sekolah pada umumnya. Petugas turun langsung ke lapangan untuk menjangkau anak-anak yang tidak sekolah, belum pernah bersekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Orang tua kemudian diajak bicara untuk memperoleh persetujuan sebelum anaknya didaftarkan.
Jika orang tua setuju, penetapan siswa dilakukan secara berjenjang: kepala daerah terlebih dahulu mengesahkan, lalu dokumen diteruskan ke kementerian untuk penetapan resmi. Proses ini, menurut Saifullah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menolak keras praktik suap, bayar-membayaran, maupun titipan dalam program ini.
11 Bulan Berjalan, Siswa Dinilai Makin Percaya Diri
Sekolah Rakyat sudah berjalan sekitar 11 bulan. Saifullah menyebut perkembangan siswa mulai terlihat dari kesaksian para orang tua maupun kondisi anak-anak secara langsung.
“Saya gembira perjalanan selama 11 bulan proses pembelajaran terlihat kemajuan prestasi siswa. Paling tidak bisa dilihat dari pendapat orang tua siswa, maupun kita lihat anak-anak siswa Sekolah Rakyat semakin percaya diri, lebih disiplin, lebih sehat dan yang penting punya semangat menggapai cita-cita,” ujarnya.
Kepada para kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang terlibat, Saifullah meminta agar mereka bekerja dengan empati dan penuh kasih sayang, sekaligus tetap berpedoman pada aturan resmi yang telah ditetapkan.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari strategi pemerintahan Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan. Dengan sistem berasrama dan pembiayaan penuh dari negara, program ini menyasar segmen masyarakat yang selama ini paling sulit dijangkau oleh sistem pendidikan formal. Keberhasilan atau kegagalan seleksi yang bersih akan menentukan apakah program senilai miliaran rupiah ini benar-benar tepat sasaran.
Editor: Ratna Dewi
