oleh

Wali Kota Makassar Komitmen Benahi Digitalisasi Kepegawaian Daerah

MAKASSAR,TERASNews.id  – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyatakan komitmennya untuk memperkuat dan membenahi digitalisasi kepegawaian di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Danny Pomanto, sapaan akrabnya, mengakui bahwa meskipun digitalisasi kepegawaian sudah diterapkan sejak lama, masih diperlukan pembenahan terutama di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Dia menyoroti bahwa penerapan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Makassar telah mendapat peringkat pertama di Sulawesi Selatan pasca-pembenahan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar.

“Seperti SPBE sudah dibenahi oleh Diskominfo Makassar sehingga mendapat rangking satu,” kata Danny setelah menghadiri Kunjungan Kerja dan Ceramah Umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jumat, 19 Juli 2024.

Danny menegaskan bahwa pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan semua data, mulai dari data pribadi hingga data lainnya, harus beralih ke format digital.

“Tidak ada alasan kita tidak menjadi nomor satu, semuanya sudah lengkap (fasilitasnya),” tegasnya.

Sebagai informasi, Kota Makassar menduduki peringkat pertama di Sulawesi Selatan untuk SPBE dengan nilai 3,41 kategori Baik. Pencapaian ini berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda 2023 yang dikeluarkan pada 11 Januari 2024.

Dalam kunjungan tersebut, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan harus siap menjadi tempat implementasi kebijakan kementerian, terutama terkait birokrasi yang kerap menjadi rutinitas. Ia menekankan pentingnya pimpinan mengingatkan perihal kinerja dan mengadakan rapat mingguan untuk memastikan birokrasi berjalan efektif.

Azwar Anas juga menyoroti bahwa dengan fasilitas ASN yang semakin baik dan digital, layanan publik harus sesuai dan efisien. Ia mencontohkan perizinan untuk konser atau event harus dipermudah untuk menggerakkan ekonomi.

“Itu (izin konser) kalau dikerjakan-dipermudah di Makassar maka manfaatnya banyak termasuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *