MAKASSAR, Terasnews.id – Pemerintah Kota Makassar menyatakan dukungan pada pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta api Makassar – Pare-pare. Namun saja, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan harus menilik komitmen awal yang telah disepakati mengenai proyek strategis nasional dalam hal ini penggunaan jalur lintas layang (elevated) atau bukan di atas tanah.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menegaskan kalau pemerintah kota sama sekali tidak menolak pengerjaan jalur kereta api Makassar – Pare-pare. Justru pemerintah kota sangat memahami pentingnya kehadiran moda transportasi itu.
“Kami paham tentang pentingnya kehadiran kereta api di Makassar. Dukungan pertama paling jelas adalah dari Pemkot Makassar. Dan saat itu disepakati rel kereta api elevated, bukan landed atau di permukaan tanah. Maka tidak benar jika opini soal menolak pembangunan kereta api,” ujar Danny Pomanto di DPRD Makassar, Senin (18/07).
Danny Pomanto kemudian mengingatkan bila jalur kereta api dibangun dengan desain di atas permukaan tanah maka itu akan menyalahi Perda Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
Belum lagi jika pengerjaan landed dilakukan maka akan memberi dampak negatif di bidang ekonomi, ekologis, dan sosial kemasyarakatan. Seperti di antaranya persoalan banjir yang akan meluas dan memicu kisruh persoalan pembebasan lahan.
“Semuanya sudah diatur di RTRW, kami menilai kalau landed akan bermasalah karena pelanggaran. Lagipula akan menyengsarakan warga. Kalau dibangun seperti itu (landed), persoalan banjir di Makassar akan semakin meluas. Kalau elevated, drainase kita tetap jalan. Lahan yang digunakan juga sedikit, lebar sekitar lima meter. Kalau landed sudah banyak diambil lahan, bisa sampai 50 meter, dan bisa ganggu sistem drainase kita,” jelasnya.
Karenanya itu tambah Danny akan disiapkan di Makassar untuk alur elevated di arteri. Persiapan alur ini sudah dibahas 10 silam.
“Yang kami pertanyakan desain kereta api yang tidak memiliki konsep yang jelas, dan tidak melibatkan Pemerintah Kota Makassar kemudian tiba-tiba langsung mau diputuskan, pembahasan AMDAL nya saja tidak transparan,” tegasnya.
Sementara Ketua DPRD Makassar, Rudiyanto Lallo menyebut pihaknya juga mendukung proyek strategis nasional dan juga menegaskan keberpihakannya terhadap kepentingan warga Makassar.
“Setelah mendengar penjelasan wali kota (soal jalur kereta api), kami dukung wali kota, berangkat dari aturan dan dampaknya kepada warga,” tambahnya.
Komentar