oleh

Fokus Penanggulangan Kemiskinan, Fatmawati Hadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Sulawesi Selatan

MAKASSAR, Terasnews.id – Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi. Acara ini digelar Hotel Novotel pada Selasa (27/06/2023).

Rapat ini dihadiri oleh para Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dari Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Asisten Deputi Menangani Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Unit Advokasi Kebijakan dan Kemitraan, Ketua Tim Percepatan Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, serta perwakilan dari USAID ERAT.

Fatmawati Rusdi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya mengentaskan kemiskinan, khususnya di Kota Makassar. Bahkan ia menjadwalkan rapat koordinasi rutin setiap hari Senin dengan melibatkan OPD terkait, camat, dan lurah.

“Dalam bulan Juni ini, hampir setiap pekan saya melaksanakan rapat bersama OPD terkait untuk memperbarui data di lapangan,” ujar Fatmawati.

Data terbaru ini akan digunakan dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, serta strategi yang akan dilakukan ke depan. Dinas Sosial bertanggung jawab dalam memastikan keamanan data dan penerimaan bantuan langsung.

“Kita tidak ingin ada orang yang mampu tetapi terdaftar sebagai penerima bantuan. Ini tidak dapat diterima lagi. Kita harus menghapus data yang tidak akurat dan menggantinya dengan warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Pada pembukaan rapat, Asisten II Perekonomian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Ichsan Mustari, menyampaikan tujuan pertemuan ini adalah agar para pemangku kepentingan di kabupaten/kota memahami pentingnya menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sesuai dengan Permendagri No. 53 Tahun 2020.

“Impian kita untuk menghapus ekspesi kemisikinan telah mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja secara kolaboratif dalam percepatan penghapusan ekstimasi ekstim di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Ichsan Mustari.

Dia juga menekankan pentingnya langkah-langkah penajaman dalam penanggulangan kemiskinan, seperti penentuan sasaran, penyusunan program, pemantauan dan evaluasi, serta efektivitas anggaran. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Saya menghimbau kepada Ketua TKPK Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi, merumuskan kebijakan yang fokus pada upaya percepatan penghapusan ekstem ekstem di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga penyelesaian target ekstem mendekati 0 persen pada tahun 2024 dapat terwujud,” selesai.

Dipimpin oleh Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi, rapat koordinasi ini menyatakan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan kemiskinan dan memastikan keberlanjutan upaya bersama dengan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *