MAKASSAR,TERASNEWS.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memuji kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. Bapenda dinilai selalu tampil dengan banyak terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat.
DPRD juga mengapresiasi kebijakan Bapenda yang tidak menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk rumah kelas menengah ke bawah.
“Ya, saya kira itu bentuk keberpihakan pada rakyat. Kita terus mendorong Bapenda agar melakukan terobosan yang bisa dinikmati masyarakat,” ujar Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo, pada 15 Mei 2024.
Kepala Bapenda Makassar, Firman Hamid Pagarra, menyebut bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada instruksi Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, bahwa PBB harus pro terhadap rakyat.
“Dengan dasar itu, PBB tidak mengalami kenaikan untuk rumah menengah ke bawah,” ucap Firman Hamid Pagarra.
Kebijakan PBB yang pro rakyat juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, dan Bapenda Makassar akan terus berupaya agar tidak terjadi kenaikan.
Bapenda hanya akan melakukan pemutakhiran untuk wilayah-wilayah komersial. Banyak perumahan komersial di Makassar yang perlu dilakukan penyesuaian untuk tarif PBB-nya.
“Kami akan menarget komplek komersial baru dan yang berada di jalan poros untuk dinaikkan tarif PBB-nya,” tegasnya.
Kenaikan tarif PBB tersebut akan efektif dilakukan tahun ini. Rencananya, Bapenda menargetkan kenaikan sebesar 30 persen untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada tahun 2022, PAD yang bersumber dari PBB mencapai angka 90 persen dari target Rp270 miliar. Tahun ini, Bapenda menaikkan target PBB menjadi Rp328 miliar.
Namun, masih ada sebagian warga Makassar yang belum patuh membayar PBB mereka.
“Masih ada 10 persen pada tahun 2022 yang belum menyelesaikan kewajibannya. Mereka tentu akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Muhammad Fuad Arfandi, menyampaikan bahwa pemutakhiran data digital PBB menjadi strategi dan inovasi untuk mengejar target PAD.
Tahun lalu, Bapenda telah melakukan pemutakhiran di Kecamatan Tamalate dan Manggala. Dari pemutakhiran tersebut, terjadi kenaikan data NJOP yang cukup signifikan, yaitu 46 persen di Tamalate dan 58 persen di Manggala.
“Tahun ini, kita akan menyasar Biringkanaya dan Tamalanrea,” pungkasnya.
DPRD Makassar mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan Bapenda Makassar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.
Komentar