UU MD3 Kembali Digugat Di MK

Jakarta, terasnews.id – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pendahuluan uji UU MD3 terkait pemanggilan paksa oleh DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (3) UU MD3.
Permohonan pengujian UU MD3 kali ini diajukan oleh dua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu Komite Pemantau Legislatif (Kopel) dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), serta perorangan warga negara Indonesia bernama Lardo Surya Dharma.
“Bahwa permohonan ini diajukan baik secara formil maupun materiil, formil terhadap proses pembetukan UU a quo, juga materiil terhadap pasal-pasal a quo,” ujar kuasa hukum para pemohon, Veri Junaedi, di Gedung MK Jakarta, Selasa.
Secara formil pemohon menilai bahwa pembentukan undang undang a quo perlu diuji karena proses pembahasannya dilaksanaka tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden.
Yang kedua, pemohon mempermasalahkan materi muatan pasal a quo yanng tidak dicantumkan di dalam naskah akademik meskipun menjadi sebuah kewajiban di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan.
“Baik itu revisi maupun penggantian undang-undang mesti mencantumkan di dalam naskah akademik terkait dengan beberapa ketentuan pasal,” ujar Veri.
Veri yang mewakili para pemohon menjelaskan bahwa pasal-pasal yang  dimohonkan untuk diuji ternyata tidak masuk di dalam naskah akademik, sehingga terkesan proses penyusunan dilakukan secara terburu-buru, dan menyebabkan proses pembuatan undang-undang di luar dari apa yang sudah direncanakan sejak awal.

Selanjutnya para pemohon juga mempermasalahkan ketentuan a quo yang dibentuk tanpa adanya konsultasi publik di dalam prose penyusunan undang-undang a quo karena proses dilakukan secara cepat dan proses partisipasi publik tidak dilakukan secara terbuka.
Alasan berikutnya adalah materi muatan terkait dengan ketentuan a quo dinilai para pemohon bertentangan dengan Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 yang menegaskan tentang perlunya konsultasi ke MKD. Ketentuan tentang itu sudah dihapus melalui putusan MK, namun di dalam undang-undang a quo kemudian dihidupkan kembali oleh DPR.
“Alasan berikutnya adalah terkait dengan adanya ancaman terhadap pemanggilan paksa kepada setiap orang sehingga ini mengancam partisipasi masyarakat terhadap kelembagaan DPR,” ucap Veri.
Para pemohon berpendapat ketentuan Pasal 73 ayat (3) telah menjadi jembatan untuk memberikan ancaman, memberangus rasa aman, kebebasan berpikir, dan mengkritik setiap warga negara kepada Lembaga DPR karena dalam kondisi-kondisi yang sangat subjektif dari DPR, warga negara dapat dipanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian.
Seharusnya kelembagaan DPR mewakili kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan hubungannya dengan eksekutif agar kekuasaan eksekutif dapat bekerja baik untuk masyarakat, bukan malah tampil sebagai sebuah lembaga yang otoriter dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum di dalamnya.
Oleh sebab itu, para pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (3) UU MD3 mengandung cacat formil di dalam proses pembentukannya, dan secara materiil bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + twenty =