Seluruh Produk Hukum KPU Palembang Cacat Hukum

Palembang , terasnews.id – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Palembang (APPP)  menggelar aksi demo di kantor KPU Sumsel,  (8/7). Masa pendemo hanya bisa menyampaikan aspirasinya di depan jalan pintu masuk gedung KPU Sumsel, karena dihadang kawat berduri.

Dalam aksi demo tersebut koordinator aksi, Ruben mengatakan,  penyelenggara tidak memiliki legalitas formal. Buktinya seluruh PPK,  PPS dan KPPS di Kota Palembang tidak memiliki SK penetepan untuk menyelenggarakan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Palembang,  sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Palembang Nomor : 080/PP.03-Kpts/1671/KPU-kot/XI/2017 tentang penetapan anggota PPK Pilkada serentak Kota Palembang tahun 2018.

” Jadi seluruh produk hukum KPU yang berupa keputusan,  kebijakan,  tahapan program yang berkenaan dengab penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur cacat hukun, karena tidak dilaksanakan oleh institusi yang memiliki legalitas hukum ” ujarnya.

Selain itu,  lanjut Ruben,  terjadi indikasi pelanggaran konstitusi serius yang bisa berimplikasi pada pebuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPU Palembang,  sebagaimana SK penetapan PPK Nomor : 080/PP.03-Kpts/1671/KPU-kot/XI/2017 tentang penetapan anggota PPK Pilkada serentak Kota Palembang tahun 2018.

“Dapat kami simpulkan Keputusan KPU Palembang hanya untuk kepentingan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Palembang,  tidak mencangkup untuk kepentingan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, ” katanya.

Apabila,  lanjut Ruben,  ternyata di dalam implementasonya KPU Palembang menggunakan dana hibah Pemkot Palembang untuk kepentingan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel,  maka patut diduga telah terjadi tindakan penyalahgunaan anggaran dana hibah tersebut.  Sehingga ada kemungkinan terjadi anggaran ganda (Dana Pemerintah Provinsi dan dana Pemkot dengan alokasi peruntukan yang sama).

“Indikasi penggelapan anggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur oleh oknum KPU Provinsi Sumsel dengan tidak mengalokasikan anggaran administrasi untuk kepentingan menjamin legalitas penyelenggara Pimilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat PPK,  PPS dan KPPS,  termasuk alokasi anggaran anggaran untuk penggandaan salinan DPT kepada pihak penyelenggara ditingkat PPK,  PPS dab KPPS. Selain itu,  indikasi peneyalahgunaab anggaran dana hibah Pemkot Palembang diluar dari anggaran Addendum naskah perjanjian hibah daerah Pemkot Palembang, ” tandasnya. (yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =