SEKDA: Tunjangan DRPR Akan Dibayar Apabila Modin Dikembalikan

LAHAT –terasnews.id-Hasil dari Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, pada Selasa (28/8) kemarin telah disahkan Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2017 tentang mengatur kenaikan tunjangan transportasi para Politisi ini.

Dengan diketok palunya, keabsahan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Perda, kemudian diturunkan pada Peraturan Bupati (Perbup), dan kini 40 dewan tersebut, mendapatkan tunjangan transportasi perbulan sebesar Rp 15 juta. Namun, pihak Pemkab Lahat siap membayar apabila para wakil rakyat ini mengembalikan Mobil Dinas (Modin).

“Sudah disahkan tunjangan itu, dalam Paripurna pada Selasa lalu. Uang itu akan kita bayarkan apabila mobil dinas yang dipakai anggota dewan dikembalikan ke Pemkab,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat H Aryanto SE MM MBA, Rabu (29/8) kemarin, saat dibincangi wartawan.

Setidaknya, kata Aryanto, tambahan tunjangan yang diperoleh untuk empat puluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat ini, 15 juta/bulannya.

“Dana itu, akan kita berikan apabila mereka benar benar telah mengembalikan mobil dinas. Kita juga sudah sampaikan dalam Paripurna dan memintak kepada Sekwan untuk dapat segera mungkin dilakukan inventarisir terhadap semua modin yang ada,” tambah Aryanto lagi.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekwan) DPRD Kabupaten Lahat, HM Safrani Cikmin SH membenarkan, bahwasanya, jumlah kendaraan dinas yang dipegang dewan maupun sudah dilelang, sedang diinventarisir, agar tidak ada keraguan lagi.

“Dengan telah disahkannya, dana tambahan tunjangan tersebut, saat ini kita sedang melakukan inventarisir, jumlah pemegang kendaran dinas diluar pimpinan DPRD. Baik yang belum dilelang atau dilelang,” ucap Sekwan.

Ia menuturkan, untuk urusan pengembalian, telah dibuat surat dari Sekwan untuk mengembalikan kendaraan dinas itu, sehubungan diberikan tunjangan transportasi, yang mana telah disahkan dalam Perda.

“Nah, untuk besaran transportasi itu Rp 15 juta atau bisa berubah per anggota dewan. Kecuali unsur pimpinan ada mobil jabatan tidak menerima transportasi. Pendek kata, tidak bisa diberikan bersamaan (tunjangan transport atau kendaraan dinas),” ungkap HM Safran Cikmin SH, seraya menjelaskan, limit waktu pengembaliannya, sebelum pembayaran uang transportasi dewan sudah harus mengembalikannya. Baru bisa mengambilnya. Untuk sanksi sendiri, tidak dibayarkan tunjangan transportasi. Sedangkan besaran gaji yang mereka terima setiap bulannya, baik unsur pimpinan antara ketua dan wakil serta anggota berbeda.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lahat, H Hermansyah SH menuturkan, menyambut baik sekali, apabila mengacu PP No 18/2017, dewan seluruh indonesia, otomatis harus dikembalikan, kecuali unsur pimpinan.

“Anggota DPRD Lahat akan taat aturan dengan mengembalikan kendaraan dinas. Selain itu, PP nya sudah diterbitkan serta sudah disahkan dalam Paripurna,” bebernya. (Din)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 5 =