PPP Puji Keberhasilan Indonesia Menjadi Anggota DK-PBB

Jakarta, terasnews.id – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  MPR yang juga  anggota Komisi I DPR RI  Arwani Thomafi memuji keberhasilan Indonesia yang telah terpilih menjadi anggota tidak tetap DK-PBB petiode 2019-2020.
“Menyambut positif atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB tahun 2019-2020 bersama lima anggota tetap DK PBB dan sembilan anggota tidak tetap DK PBB,” kata Arwani dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta,  Sabtu.
Menurut Arwani Thomafi, peristiwa ini merupakan kesempatan keempat bagi Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB, 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008 dan 2019-2020.
“Harapannya keterlibatan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB dapat berkiprah secara aktif dalam merumuskan resolusi-resolusi DK PBB,” kata dia.

Di samping itu, posisi Indonesia yang akan menjadi Presiden DK PBB selama satu bulan untuk memimpin DK PBB.
Posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB menyuarakan isu-isu yang kemanusiaan yang selama ini menjadi perhatian maayarakat Indonesia seperti persoalan kemerdekaan di Palestina, persoalan kemanusiaa di Rohingya, termasuk isu keadilan bagi negara-negara berkembang serta isu lingkungan yang bervisi pembangunan berkelanjutan.
Misi utama RI di DK PBB sebagai anggota tidak tetap harus membawa misi spirit konstitusi. yakni  mendorong ketertiban dunia serta tata kelola dunia yang bervisi keadilan, kemanusiaan dan kesetaraan.
“Posisi Indonesia sebagai negara terbesar berpenduduk muslim di dunia harus dijadikan sebagai nilai strategis untuk menyuarakan Islam yang damai, moderat dan menyuarakan kepentingan negara-negara Islam,” katanya.

Sebelumnya,  anggota Komisi I DPR  Roy Suryo  juga memuji keberhasilan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk keempat kalinya.
“Alhamdulillah Indonesia kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, setelah mengalahkan Maladewa dengan 144 dari 190 suaraż,” kata Roy Suryo
ż    Keanggotaan dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) ini bukan yang pertama.
“Indonesia dulu pernah dizaman Pak Harto 1973-74 dan 1995-96, juga Pak SBY 2007-2008,” kata Roy.
Intinya, kata politisi dari politisi Partai Demokrat ini,   selaku anggota Komisi I DPR dia menmuji upaya pemerintah.
“Namun ini bukan yang pertama kalinya bagi Indonesia untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, karena dulu sempat juga menjadi anggota dan ini sudah yang keempat kalinya,” katanya.
Voting
Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2019-2020 melalui pemungutan suara atau voting di Majelis Umum PBB.
“Alhamdulillah di dalam Majelis Umum PBB, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mewakili kawasan Asia-Pasifik menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya akan berkahir pada akhir 2018,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui konferensi video langsung yang diikuti Antara di Jakarta, Jumat.
Indonesia memenangi kursi Dewan Keamanan (DK PBB) untuk grup kawasan Asia-Pasifik melalui proses pemilihan di Majelis Umum PBB yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat (8/6) pagi waktu setempat.
Setelah terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi DK PBB tersebut terhitung 1 Januari 2019.
“Melalui proses pemilihan tertutup di Majelis Umum PBB, Indonesia berhasil meraih 144 suara,” ujar Menlu Retno.
Indonesia berhasil terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 dengan mengalahkan Maladewa dengan perolehan 144 suara dari 190 negara anggota PBB yang memberikan suara dalam acara pemilihan di Markas Besar PBB itu. Sementara Maladewa hanya memperoleh 46 suara.
Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 bersama empat negara anggota PBB lainnya, yakni Afrika Selatan untuk grup kawasan Afrika, Republik Dominika untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia serta Jerman dan Belgia untuk kawasan Eropa Barat dan negara lain.
Indonesia sebelumnya pernah menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996 dan 2007-2008.
Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya pada 2016 di New York dan selalu mengusung prioritas Indonesia untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan dan memerangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 2 =