Peneliti: Sudah Ada Contoh Pelarangan Iklan Rokok

Jakarta, terasnews.id – Peneliti Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR Rohani Budi Prihatin mengatakan, sudah ada beberapa contoh kabupaten/kota dan provinsi yang melarang iklan, promosi dan sponsor rokok.
“Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok bisa dilakukan bila ada kemauan dari kepala daerah membuat peraturan. Bila kepala daerahnya sudah berkomitmen, dibuat peraturannya,” kata Budi dalam sebuah lokakarya di Jakarta, Senin.
Budi mencontohkan Provinsi DKI Jakarta yang pada saat dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.
Pasal 12 Ayat (4) Peraturan itu berbunyi “Penyelenggara Reklame/Biro Reklame dan pemilik Reklame/produk dilarang menyelenggarakan Reklame rokok dan produk tembakau pada kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur”.
Selain itu juga terdapat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang.
“Kota Pekalongan juga memiliki Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Pekalongan. Walikota saat itu seorang dokter, Mohammad Basyir Ahmad. Setelah ganti walikota, pelaksanaan peraturan itu menjadi berbeda,” tuturnya.
Kota-kota lain yang juga telah melarang iklan, promosi dan sponsor rokok adalah Kota Payakumbuh melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kota Padang Panjang melalui komitmen Walikota Suir Syam sejak 2010.
“Kota Padang Panjang termasuk kelompok pertama daerah yang memelopori pengendalian konsumsi rokok dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8  Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok,” katanya.
Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok yang berbeda dilakukan Kota Bogor yang memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Reklame dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
“Pemerintah Kota Bogor bahkan melarang pemajangan produk rokok di minimarket. Pajangan rokok harus ditutup karena menurut mereka memajang produk rokok sama dengan mempromosikan rokok,” jelasnya.
Rohani Budi Prihatin menjadi pembicara salah satu sesi dalam Lokakarya “Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak Tanpa Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok” yang diselenggarakan Yayasan Lentera Anak. Lokarya tersebut diikuti kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari 15 kabupaten/kota.
Selain Budi, pembicara lain pada sesi tersebut adalah Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hendra Jamal dan Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari.
Lokakarya tersebut juga meluncurkan buku hasil pemantauan iklan, promosi dan sponsor rokok di 10 kota yang dilakukan 170 anak anggota Forum Anak di 10 kabupaten/kota.
Menurut hasil pemantauan, terdapat 2.868 iklan, promosi dan sponsor rokok di 10 kabupaten/kota yaitu, Bandar Lampung, Batu, Banjarmasin, Bekasi, Kupang, Mataram, Pasaman Barat, Pekanbaru, Semarang dan Tangerang Selatan.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + eight =