PEMKOT Mataram Optimalkan Perda KTR

Mataram, terasnews.id –  Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berkomitmen akan mengoptimalkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok yang selama ini dinilai kurang efektif dalam pelaksanaannya.
“Sejak penerbitan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tahun 2013 sampai saat ini pengawasan memang kurang maksimal sehingga penerapan perda tersebut belum efektif,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Irwan Rahadi di Mataram, Kamis.
Terkait dengan itu, tahun 2018 pihaknya akan mempersiapkan beberapa kegiatan dalam rangka mengefektifkan keberadaa Perda KTR, bekerjasama dengan Satpol PP Kota Mataram selaku aparat penegak perda serta Dinas Kesehatan.
Dinas Kesehatan, katanya, dalam hal ini memiliki peran penting dalam melaksanakan sosialisasi KTR melalui kader kesehatan di tingkat lingkungan, termasuk untuk pembangunan beberapa ruang khusus merokok.
“Pelaksanaan Perda KTR perlu kita dorong lagi, apalagi 2018 Mataram sudah menjadi kota layak anak,” ujarnya.
Lebih jauh Irwan menyebutkan, pada beberapa tempat seperti di kawasan perkantoran, rumah sakit, sekolah sudah memiliki fasilitas KTR berupa area merokok, akan tetapi kesadaran perokok masih sangat kurang untuk memanfaatkan kawasan tersebut.
“Karenanya, dalam hal ini sosialisasi dan eduksi bagi para perokok juga penting karena dampak yang ditimbulkan juga berbahaya bai perokok pasif,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Wayan Sugirtha sebelumnya menilai, tidak maksimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan perda tersebut karena pemberian sanksi yang masih lemah.
Berbagai pelanggaran yang dilakukan perokok yang semestinya mendapatkan sanksi sesuai dengan perda tidak dilakukan. Hal ini menjadi salah satu pemicu perda tersebut tidak efektif.
“Dalam Perda KTR itu disebutkan setiap orang dilarang merokok antara lain di tempat kerja perkantoran pemerintah, baik sipil maupun TNI/Polri, sekolah dan rumah sakit,” sebut politisi PDI Perjuangan ini.
Jika dilanggar, lanjut dia, akan dikenai sanksi administrasi, diantanya, pemberian teguran tertulis pertama, pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan, pemberian teguran tertulis ketiga, penindakan dan/atau pelaksanaan sanksi.
“Seandainya sanksi ditegakkan secara tegas, mungkin kota ini sudah bersih dari asap rokok,” katanya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − eighteen =