Pemasangan Plang Bertuliskan Bengkel Strategi Pengamanan

Palembang, terasnews.id – Kepala Oditurat militer I-05 Palembang Budiarto menyatakan penyitaan obyek barupa tanah dan bangunan di Jalan Rafles Raya Blok I Nomor 2 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar sudah inkrah dan statusnya milik negara. Budiarto membatah bangunan itu dibisniskan karena ada plang bertuliskan bengkel hanya strategi untuk mengamankan bangunan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Oditurat militer I-05 Palembang Budiarto dalam konfrensi pers di Kantor Oditurat militer I-05 Palembang, Selasa (27/2/2018).

Budiarto mengatakan, berkaitan dengan proses hukum obyek tanah dan bangunan yang jadi topik pemberitaan di media sesungguhnya perkara itu sudah inkrah. “Barang bukti berupa tanah dan bangunan masuk putusan sudah inkrah dan statusnya dirampas untuk negara. Saudara Risdan sudah dijatuhi hukuman. Kendati beliau mengajukan banding, kasasi dan Peninjaun Kembali (PK). ” Putusan itu sudah inkrah. Jadi kalau ada yang menyatakan salah sita, pada saat sidang majelis hakim sudah melakukan pengecekan, dan saudara Risdan mengakui kalau itu obyeknya,” ujarnya.

Menurutnya, tanah dan bangunan itu bukan milik Odmil melainkan milik negara. “Bangunan itu bukan milik Odmil atau Kepala Odmil,” ucap Budiarto.

Berkaitan dengan pemanfaatan tanah dan bangunan tersebut, lanjut Budiarto, tanah dan bangunan yang disita tadinya aman. Namun pada 17 Januari lalu terjadi pencurian besar besaran mulai dari atap seng, pintu, dan jendela. “Barang-barang yang dicuri maling, ini sudah dilaporkan Polrestabes Palembang,” katanya.

Dia mengungkapkkan, terkait ada tulisan bengkel di lokasi itu adalah strategi kami untuk mengamankan tempat itu. Kalau ada yang mengatakan itu dibisniskan, itu salah jadi silahkan dicek. Tidak ada kegiatan apapun disana. Jadi Tulisan bengkel itu hanya pola kami melakukan pengamanan.  Mengenai strategi pengmanam, itu hanya pola. Menurut hemat saya tidak ada yang salah, ” tegasnya.

Mengenai pemberitaan yang menyudutkannya, Budiarto menuturkan, dirinya sudah laporkan ke Polda. “Saya orang hukum, tidak mau bertindak asal-asalan,” ucapnya.

Budiarto menambahkan, kalau ada pihak yang merasa tidak puas terkait penyitaan tanah dan bangunan tersebut, silahkan menempuh jalur hukum. “Perlu saya sampaikan putusan PK Risdan pada bulan Desember dan itu ditolak. Sedangkan untuk menuju lelang, ada mekanisme dan itu butuh waktu untuk diproses,” paparnya.

Menanggapi pernyataan Odmil I-05 Palembang, adik Risdan yakni Syahril Nasution mengatakan, pernyataan Odmil adalah salah satu bentuk pembenarannya. “Itu disita negara dan harusnya dilakukan pelelangan. Jadi apa yang dilakukan Kepala Odmil tidak sesuai Undang-Undang. Jadi kita akan gugat sampai selesai di Pengadilan,” pungkasnya. (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − four =