Pasca Putusan DKPP,  Seluruh Komisoner KPU Palembang Malas Ngantor

Palembang , terasnews.id – Pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memberhentikan  Ketua KPU  Syarifudin (Ketua KPU Palembang) dan pemberian sanksi keras kepada anggota KPU Kota Palembang seperti Devi Yulianti, Abdul Karim Nasution dan Firamon Syakti, seluruh komisioner tidak ada yang masuk kantor.  Seluruh ruangan komisioner terkunci.

Salah seorang staf KPU Palembang yang enggan menyebutkan namanya,  membenarkan hal tersebut.  “Memang tidak ada yang masuk kantor sejak pagi hingga siang ini,” ucapnya, Kamis (09/08/2018) siang.

Sementara itu,  saat akan dikonfirmasi via ponselnya,  Ketua KPU Palembang yang dipecat Syarifuddin tidak mengangkat.  Padahal nada sambungnya terdengar.  Saat hubungi via Whats App, juga tidak membalas.

Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan,  pihaknya belum menerima salinan putusan salinan DKPP terkait pemberhentian Ketua KPU Palembang dan komisioner lainnya.  Namun,  pihaknya sudah mendapat informasi tersebut.

“Sanksi yang diberikan kepada Ketua KPU Palembang adalah peringatan keras dan pemecatan,” ucapnya ketika dihubungi via telepon.

Pasca putusn sidang DKPP itu dibacakan Rabu (08/08/2018), lanjut Aspahani,  Ketua KPU Palembang diganti menjadi anggota biasa.  “Sejak putusan dari DKPP dibacakan,  maka putusan itu langsung berlaku. Namun secara administrasi perlu ada SK pemberhentiannya, ” katanya.

Aspahani menjelaskan,  sidang pleno pergantian Ketua KPU Palembang akan digelar 7 hari pasca dibacakannya putusn DKPP.

“Kami liat dulu salinannya,  dan akan langsung melakukan klarifikasi dengan KPU Palembang, untuk dilakukan sidang pleno,” pungkasnya.

Sebelumnya berdasarkan portal resmi dkpp.go.id bahwa Surat Keputusan DKPP Nomor 118/DKPP-PKE-VII/2018 didasari pengaduan M Taufik, ketua Panwaslu Kota Palembang. Putusan berisi apa yang dilakukan KPU Kota Palembang dengan tidak menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK secara berjenjang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017. Dengan kata lain, KPU Kota Palembang diduga telah melanggar kode etik. Itu karena dalam melakukan pemutakhiran data pemilih tidak berlandaskan pada prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yaitu berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,  profesional, efektif, efisien, dan mengedepankan kepentingan umum.

Meskipun petugas PPS, PPK dan operator Sidalih telah berupaya melakukan penghapusan namun hingga batas akhir rekapitulasi data pemilih pada 19 April 2018 di KPU Kota Palembang, data pemilih TMS dan ganda tersebut masih tersisa hingga jumlah DPT yang ditetapkan jauh lebih tinggi dari jumlah DPS yaitu 1.244.716 pemiilh, terjadi penambahan 145.521 pemilih dari DPS, namun telah diperbaiki dan terakhir jumlah DPT Kota Palembang 1.107.177 Pemilih.

Selain Syarifudin, teradu lainnya yang merupakan anggota KPU Kota Palembang seperti Devi Yulianti, Abdul Karim Nasution dan Firamon Syakti hanya menerima peringatan keras dari DKPP.  (Yanti)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − fourteen =