MOBNAS Sampah Hilang, Plantari Mintak Dinas LH Bertanggungjawab

LAHAT , terasnews.id – Sejak tahun 2017 lalu, diketahui setidaknya ada dua unit kendaraan mobil dinas (Mobnas)hilang dan sampai sekarang tidak diketahui secara persip cerita kelanjutannya.

Kedua mobil dinas tersebut, 1 unit kendaraan dinas pengangkut sampah dengan nomor polisi (Nopol) BG 8050 EZ, merk HINO 130 HD. Sedangkan satu unitnya lagi, hilang dihalaman parkir kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, mobil TOYOTA VELOS dengan nomor polisi (Nopol) BG 1066 EZ warna putih.

“Kasus hilangnya dua kendaraan dinas ini sejak tahun 2017 silam. Hingga, kini tidak ads kejelasannya. Dan, hilangnya dua mobil dinas ini, akan terus kita pantau serta menelusuri sampai sejauhmana tanggungjawab sipemakai, ” ungkap Ketua LSM Plantari, Sanderson Syafe’i.’ST. SH, Selasa (24/4/2018), kemarin.

Bukan itu saja, Ia memintak kepada dinas terkait agar pegawai negeri sipil (PNS) yang bertanggungjawab atas kehilangan 1 unit kendaraan dinas pengangkut sampah BG 8050 EZ merk HINO 130 HD, segera memberikan ganti rugi hingga akhir April 2018.

“Tidak bisa dibiarkan, harus segera diganti, karena kendaraan yang hilang tersebut merupakan aset negara dan sangat dibutuhkan untuk mengangkut sampah yang makin hari kian banyak, ” tambah Sanderson.

Hilangnya mobil dinas tersebut, menurut Sanderson, membuktikan bahwa oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang diberi amanah kurang hati-hati.

“Walaupun itu mobil negara. Tetap saja harus diganti, karena oknum tersebut menghilangkannya, dan harus segera mungkin diganti, ” imbuhnya lagi.

Dijelaskannya, jika oknum PNS tersebut lari dari tanggungjawab, maka pihak Pemkab Lahat harus memproses mereka secara hukum, karena kendaraan itu merupakan aset negara yang hilang satu tahun lalu, tepatnya tanggal 24 April 2017.

“Berdasarkan data yang kita dapat, setidaknya ada dua unit mobil dinas milik Pemkab Lahat yang sudah hilang sejak tahun 2017 lalu. Dan, sampai detik ini prosesnyapun masih belum ada kejelasan, ” cetusnya.

Sementara, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Ahmad Jamil, SE, pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Lahat, pada 2017 kendaraan yang hilang sebanyak dua unit, untuk mobil Dinas DLH  dalam proses sudah tuntutan ganti rugi (TGR) bisa dikonfirmasi ke sekretariat TGR di inspektorat.

Kepala Inspektorat Kabupaten Lahat melalui Sekretaris Muhammad Nasir menjelaskan, pihak  PNS yang menghilangkan kendaraan dinas itu  telah menyanggupi ganti rugi, namun tidak menyatakan batas akhir waktu.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lahat melalui Sekretarisnya Hamson Effendi, S. Sos, MM, dikonfirmasi menyampaikan, pihaknya belum menerima hasil putusan dari Inspektorat Lahat terkait langkah yang dilakukannya.

“Kami masih menunggu hasil keputusan dari pihak Inspektorat, untuk mengambil langkah selanjutnya, ” ucap Hamson Efendi.

Salah satu Ketua Fraksi DPRD Lahat yang akrab dipanggil Gaharu menyarankan, para PNS yang menghilangkan kendaraan dinas itu tidak hanya dimintai ganti rugi, akan tetapi juga harus diberi sanksi tegas, karena telah lalai dalam menjaga aset negara.

“Tidak cukup hanya dengan mengganti kendaraan, tapi juga harus disanksi, karena itu merupakan barang milik negara. Oknum tersebut lari dari tanggungjawab dinas terkait segera mungkin untuk mengambil langkah tegas, “pesan Gaharu. (Din)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × one =