Lima Komisi di DPRD Sumsel Beri Catatan Ke Pemprov Sumsel

Palembang, jurnalsumatra.com – Lima Komisi DPRD Sumsel Beri catatan Pemprov Sumsel walau pada akhir pandangan umum semuanya menyetujui laporan LPJ Gubernu Sumsel 2018, Senin (8/7/2019).

Sejumlah catatan diberikan lima komisi di DPRD Sumsel terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), ke LX (60), Senin (8/7;2019) dengan agenda, Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2018.

Komisi IV melalui juru bicaranya H. Askweni, S.Pd memberikan sejumlah catatan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitranya.

“Perencanaan OPD kedepan di harapkan harus lebih baik lagi sehingga pencapaian Realisasi Fisik dan Keuangan agar lebih Rasional, dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dapat terlaksana dengan baik sehingga penyerapan anggaran lebih efektif. Perlu adanya transparasi dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap program-program yang telah diputuskan bersama baik dalam rapat-rapat kerja komisi maupun dalam rapat-rapat kerja Badan Anggaran kemudian disahkan Bersama dalam Rapat Paripurna,” kata Askweni .

Selain itu menurutnya, Komisi IV memberikan apresiasi kepada OPD yang menjadi mitra yang telah berupaya berkoordinasi dan bekerja dengan baik yaitu mengefisiensi serapan anggaran terutama dalam pelaksanaan realisasi fisik dan realisasi keuangan sehingga dalam pembahasan dan penelitian tidak memakan waktu yang lama.

“Kepada OPD yang menjadi temuan pada LHP BPK agar dapat segera menindaklanjuti dan segera melakukan pembenahan, agar kedepan tidak menjadi temuan BPK lagi,” katanya.

Terhadap Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) di seluruh OPD yang menjadi komisi IV, kita lihat sangat besar, antara lain disebabkan :

PNS Pensiun, Efisiensi, pembatalan kenaikan TPP, selisih tender dan masa pemeliharaan / retensi, terkendala Pembebasan lahan, Pemutusan Kontrak Pekerjaan, menyikapi hal ini komisi IV, meminta untuk Rancangan Anggaran kedepan harus melalui Perencanaan yang matang sesuai situasi dan kondisi dilapangan, sehingga peng-alokasian anggaran mendapatkan hasil yang optimal.

“Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Setatan terdapat Silpa yang cukup besar Rp. 11.316.729.685,00,sisa anggaran yang cukup besar di seluruh plafon anggaran yang diberikan kepada Dinas Perhubungan, ke depan agar pemberian plafon anggaran kepada seluruh OPD sesual dengan kebutuhan dan kemampuan OPD yang bersangkutan,” katanya.

Sedangkan, untuk Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan pada laporan Realisasi Anggaran 2018 dilaporkan adanya hutang pada pihak ke-3 pada tahun 2018. Komisi IV meminta kepada BPKAD Bappeda maupun OPD yang bersangkutan untuk segera menganggarkan pembayaran hutang tahun anggaran 2018 mengingat Silpa yang dilaporkan oleh Gubemur sangat besar.

Komisi IV meminta kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk segera mendefinitifkan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan agar dapat lebih berkonsentrasi dan terfokus dalam menjalankan program-program yang ada di Dinas PU. Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

Komisi IV meminta Gubernur agar dapat segera menyelesaikan seluruh pembangunan dan permasalahn yang ada seperti pengadaan, ganti rugi lahan Jembatan Musi IV N yang sudah dianggarkan karena pemilik lahan sudah lama menunggu pembayaran ganti rugi lahan.

Terakhir Komisi IV DPRD Sumsel memberikan rekomendasi pada Pemprov Sumsel memahami dan menerima dengan catatan perencaan program kerja harus ditingkatkan.

Apresiasi pada OPD yang mengefisiensi anggaran. Rancangan angaran yang matang harus sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Komisi ini juga mendesak Pemprov segera menyelesaian pembangunan jembatan Musi IV dan Musi VI untuk mengurai kemacetan di jembatan Ampera.

Sedangkan Komisi I melalui juru bicara , Lindawati Syarofi menegaskan, komisi satu dapat memahami dan menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2018. Namun komisi satu memberikan rekomendasi pada Gubernur Sumsel untuk segera menindak lanjuti rekomendasi hasil audit BPK RI Perwakilan Sumsel.

Komisi II melalui juru bicaranya Drs H Gani Subit MM meminta BPKD untuk segera menyelesaikan aset yang tersandung masalah hukum dengan melakukan inventarisasi dan validasi dan penertiban aset milik Pemprov. Sumsel, demikian juga dengan Pol PP Provinsi Sumsel diminta melakukan koordinasi dengan intensif dengan OPD terkait dalam pengamanan aset daerah.

Komsisi II memberikan sejumlah rekomendasi pada Pemprov Sumsel khususnya yang menjadi mitra komisi II.

Diantaranya rekomendasi tersebut memberikan apresiasi atas penggelolaan keuangan di OPD sudah kian membaik dengan penyerapan anggaran mencapai 90 persen. Namun demikian OPD diminta untuk dapat membuat program kerja sesuai dengan visi dan misi pimpinan sehingga penyerapan anggaran akan lebih efektif dan efisien. Dikesempatan ini Komisi dua juga mengapresiasi upaya penanggulangan karhutla di Sumsel.

Sementara itu komisi III melalui ,juru bicaranya H. Ardani Awam menyampaikan komsisi III khusus mencermati mitra kerja yang berkaitan dengan sumber-sumber Pendapatan Daerah (PD). Komisi ini juga meminta agar permasalahan aset milik daerah juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi. Sumsel.

Sedangkan juru bicara Komisi V DPRD provinsi Sumsel yang disampaikan juru bicaranya H. MGS. Syaiful Fadli memberikan apresiasi atas digelarnya Motocross MXGP yang sukses digelar di Palembang Provinsi Sumsel pada tanggal 5 hingga 7 Juli 2019.(***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =