KPK Panggil Empat Saksi Korupsi Jalan Bengkalis

  Jakarta, terasnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil empat saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 hingga 2015.
“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa empat orang saksi untuk tersangka M. Nasir terkait kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d. 2015,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Empat saksi itu, yakni Tenaga Ahli Teknis PT Mawatindo Road Construction Wayan Sumertha, mantan anggota Komite PT Citra Gading Asritama Danang Iskandar, mantan Direktur II PT PT Citra Gading Asritama Ika Iskandar, dan Sumaryanto yang merupakan pensiunan PNS pada Direktorat Jenderal Pajak.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Bupati Bengkalis Amril Mukminin sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut pada tanggal 7 Juni 2018.
Saat itu, KPK mengonfirmasi informasi dugaan aliran dana dari sejumlah perusahaan terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Bengkalis.
“Terhadap saksi Bupati dikonfirmasi terkait dengan asal usul uang Rp1,9 miliar yang ditemukan di rumah Bupati sebelumnya,” ucap Febri di Jakarta, Kamis (7/6).
KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni Sekretaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau M. Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar pada tanggal 11 Agustus 2017.
Nasir yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013 s.d. 2015 dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negata atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013 s.d. 2015.
Diduga terkait dengan kerugian negara sekurangnya Rp80 miliar.
Keduanya melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − six =