Jadwal Pembahasan APBD Sumsel Tidak Terkejar

Palembang, terasnews.id – Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Elianuddin HB memastikan kalau pembahasan APBD 2020 tidak bisa dilakukan DPRD Sumsel periode ini karena waktunya sudah mepet.

“ Kalau APBD 2020 tidak bisa diselesaikan anggota dewan periode ini, tentu anggota dewan periode selanjutnya (2019-2024) kerja keras untuk menyelesaikannya, “ katanya, Kamis (22/8/2019).

Dia pastikan sisi waktu pembahasan APBD 2020 tidak bisa lagi terkejar.

“ Kita sih silahkan proses ini berjalan, jangan sampai terhambat kedepannya untuk prosesnya agar anggaran ini bisa berjalan dengan baik,” kata politisi partai Nasdem ini.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel H Husni Thamrin mengatakan dalam minggu ini pembahasan APBD Perubahan 2019 selesai di bahas.

“ Yang ditunggu APBD 2020, sudah memet, tapi kalau ada komitmen Gubernur bisa dibahas dan waktunya tinggal di padatkan saja,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Untuk itu DPRD Sumsel masih menunggu rancangan APBD 2020 dari Gubernur Sumsel secepatnya untuk segera di bahas.

 Sebelumnya  wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno menilai lambat atau cepat pembahasan APBD 2020 tergantung pihak Pemprov Sumsel membuat rancangan Raperda APBD 2020.

“ Kita belum terlambat membahas APBD 2020, memang kalau menunggu dewan baru bisa terlambat, tapi apapun tergantung pada eksekutif, pemerintah khan berkewajiban untukmemberikan raperda APBD 2020 karena tidak mungkin dibuat DPRD,” katanya.

Sekretaris DPRD (Sekwan) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ramandhan S Basyeban mengatakan, berdasarkan Permendagri dan saat dilantik, anggota DPRD Provinsi Sumsel periode 2019-2024 akan dilantik pada 24 September 2019.

“Artinya kalau haknya tidak akan dikurangi , 24 September, karena 24 September adalah hari Selasa bisa dilakukan pelantikan anggota dewan terpilih baru,” katanya.

Saat pelantikan Sekwan DPRD Sumsel akan membacakan SK pemberhentian anggota DPRD Sumsel periode 2014-2019.
“ Masih dipimpin oleh ketua DPRD Sumsel yang lama MA Gantada, nah lanjut prosesi pemberhentian dan lanjut pelantikan sekaligus , setelah itu kita pilih Ketua sementara dipilih dari anggota DPRD Sumsel lterpilih yang tertua dan termuda sambil membentuk Komisi, Fraksi dan segala macam, alat kelengkapan dewan,” katanya.
Lalu tanggal 11 Juni pihaknya akan menggelar Rapat Badan Musyawarah (Banmus).

“ Jadwal kita di Banmus itu khan enam bulan semenjak Gubernur dilantik, artinya kita mulai masuk LKPJ Keuangan, khan sudah diserahkan BPK RI hasil ausit keuangan, khan syaratnya untuk keuangan itu sudah ada audit BPK yang kemarin itu diserahkan itu, habis itu kita perkirakan sebulan,” katanya.

Jika anggota DPRD Sumsel yang lama siap dan Pemprov Sumsel siap maka masuk pembahasan APBD perubahan 2019 yang pembahasannya di minggu ketiga di bulan Juli 2019.
“Agustus 2019 ketok palu, Agustus ke September 2019 bahasa APBD induk 2020, mampu tidak , atau siap tidak, kalau sebagai sekwan siap karena dalam aturan kita bisa mainkan waktu malam pembahasannya,” katanya.

Dengan demikian jika pembahasan semua selesai maka anggota DPRD Sumsel yang baru tinggal menjalani saja APBD induk 2020.
“Kalau pertengahan Agustus 2019 pembahasan APBD induk 2020 selesai dibahas anggota DPRD Sumsel yang lama maka anggota DPRD Sumsel baru bisa menjalankan saja, atau setengah main, misalnya Agustus 2019 pembahsannya molor sampai lewat 24 September 2019, ini dibuka yang lama dan tutup yang baru atau diselesaikan anggota DPRD Sumsel yang lama , bisa? Lima minggu, “ katanya.(udy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − one =