Gubernur Jawab Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

Palembang, terasnews.id – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menyampaikan  jawaban Gubernur  atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada sidang  21 Januari 2019. Jawaban Gubernur ini terkait tujuh  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumsel pada  Rapat Paripurna ke 56 DPRD Sumsel Tahun 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (31/1/2019).

Gubernur Sumsel Herman Deru dalam jawabanya  mengucapkan terimaksih atas dukungan dan apresiasi dari fraksi-fraksi DPRD sumsel terhadap diajukannya Raperda RPJMD Provinsi Sumsel  yang harus  memberikan arah yang jelas  dalam melaksanakan pembangunan. Dengan penyelarasan terhadap visi dan misi dengan tagline Bersatu Sumsel Maju.

Adapun ke tujuh Raperda yang disampaikan untuk dibahas dan diteliti menjadi Perda tersebut meliputi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Perubahan Keenam atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Selanjutnya,  Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Selatan Bersatu. Kemudian Raperda tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan yang terakhir adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok.

Menanggapi pernyataan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai PKB, Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Nasdem mengenai banyaknya penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan. Serta belum tercapainya Universal Helath Coverage(UHC), serta pernyatan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang  jaminan kesehatan bagi  rakyat miskin.  Gubernur menjelaskan,  Pemprov Sumsel sesuai dengan  perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, telah berupaya mengikutsertakan sebanyak banyaknya masyarakat Sumsel  dalam program Jaminan Kesehatan Nasional  yang diselenggarakan BPJS.

“Upaya tersebut dilakukan dengan meminta Pemerintah Kabupaten/Kota  untuk dapat memberikan jaminan kesehatan  bagi seluruh warganya  dan mendorong kelompok masyarakat tertentu yang dianggap mampu untuk ikut serta dalam program JKN secara mandiri,” ujarnya.

Menanggapi pandangan Fraksi PAN dan Fraksi Partai Hanura yang mengkritisi keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA)  di Sumsel, Herman Deru menjelaskan,  jumlah TKA di Sumsel  terus berkurang. Pada tahun 2017 sebanyak 1.045 orang dan tahun 2018 sebanyak 688 orang.

“ Sesuai UU Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan atau jabatan tertentu. Dengan demikian keberadaan TKA tidak akan mengurangi peluang tenaga kerja lokal,” paparnya.

Menjawab pernyataan Fraksi Gerindara tantang data lapangan kerja potensial di Sumsel, Herman Deru menerangkan, lapangan kerja potensial pada bulan Agustus 2018 menyerap tenaga kerja dibidang pertanian 46,53 persen. perdagangan 15,80 persen. dan industry pengolahan 7,79 persen.

“Teknis perekrutan tenaga kerja lokal selama ini dilakukan bersama dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/kota dan lembaga penyalur tenaga kerja yang terdaftar,” tandasnya.

Sementara itu,  Ketua DPRD Provinsi Sumsel, H Muhammad Aliandra Gantada, SH. M.Hum mengatakan,  hari ini tingkat pembentukan Pansus  terhadap 7 Raperda. “Kita serahkn dengan Pansus agar belerjasama dengan OPD. Kurang lebih 2 minggu pembahasannya selesai. Ini sudah di tatanan teknis dan  tahapan akhir.  Antara Eksekutif dan Legislatif,” pungkasnya. (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 4 =