Dugaan Korupsi Dinas PU Mura

Palembang, jurnalsumatra.com – FITRA Sumsel melalui kordinatornya Nunik Handayani kembali melayangkan siaran persnya melalui surat elektronik diterima Ahad (31/3/2019) sekira Pukul 07.12 Wib.

Kali ini Fitra Sumsel secara gamblang menyoroti dugaan korupsi di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musirawas. Fitra tanpa tedeng aling aling menyebutkan hasil temuan BPK RI  No. 24.C/LHP/XVIII.PLG/5/2018 tertanggal 21 Mei 2018.

Dijelaskanya tahun aggaran 2017, Dinas PU BM kabupaten Musi Rawas telah menganggarkan untuk belanja modal sebesar Rp. 197.058.252.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 186.068.072.460,00 atau 94,42% dari anggaran. Namun berdasarkan dokumen kontrak dan dokumen pendukungnya serta pemeriksaan fisik secara uji petik di lokasi pekerjaan, ditemukan sebanyak 41 paket yang tersebar di beberapa desa desa dan 14 kecamatan di wilayah kabupaten Musi Rawas.

Dari sebagaian besar alokasi anggarannya digunakan untuk membangun infrastruktur berupa peningkatan perbaikan jalan, perbaikan irigasi, perbaikan kantor bupati, pembangunan gedung asrama hafiz-hafizah,  serta ada 3 paket yang dipergunakan untuk perbaikan/pembagunan jembatan yaitu pembangunan Jembatan Gantung Desa Air Beliti, Pembangunan Oprit Jembatan Sungai Temam, Akses Perkantoran Muara Beliti serta pembangunan Jembatan Gantung Desa Kembang Tanjung.

Sepertinya sudah menjadi persoalan yang klasik, pasalnya hampir setiap tahunnya BPK melakukan pemeriksaan/audit pada OPD PUPR ini selalu menemukan adanya indikasi penyimpangan penggunaan anggaran yang berdampak merugikan keuangan negara dengan nominal milyaran rupiah. Misalnya saja pada audit BPK  No. 24.C/LHP/XVIII.PLG/5/2018 tertanggal 21 Mei 2018 menemukan adanya potensi merugikan keuangan negara khususnya pada PU PR sebesar Rp. 4.622.190.144,29.

Rekomendasi BPK seolah hanya sekedar menjadi seruan semata yang tidak mempunyai makna apapun,  hal ini terbukti dengan selalu berulang pada setiap tahunnya. Mestinya rekomendasi BPK menjadi alat untuk melakukan koreksi untuk melakukan perbaikan baik dalam setiap proses perencanaan maupun penganggaran serta implementasi dilapangan. Sehingga diharapkan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah berasal dari rakyat dan dipergunakan dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Musi Rawas menyatakan menerima hasil pemeriksaan BPK, atas temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. Rp. 4.622.190.144,29 dan berupaya untuk meminta kepada dinas terkait serta mitra dalam hal ini kontraktor untuk bertanggungjawab, maka  dalam hal ini dinas PU BM, pada saat proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan telah melakukan penyetoran atas temuan BPK yang didugakan perpotensi merugikan keuangan negara yang  diakibatkan oleh mark-up sebesar Rp. 3.528.765.056,87. Sehingga masih terdapat adanya potensi merugiakan keuangan negara sebesar Rp. 1.093.512.166,42.

Kondisi tersebut telah melanggar Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 6 huruf f . Pasal 89 ayat (2a) yg menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang. Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

Pasal 95 ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan, panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak; dan Pasal 95 ayat (4) yang menyatakan bahwa panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Atas temuan tersebut FITRA Sumsel merekomendasikan Agar segera memproses kelebihan pembayaran yang diakibatkan karena melakukan pengurangan volume sebagaimana kesepakatan dalam kontrak kerjasama yg dilakukan oleh PT BJBM, PT WBK , CV AgMu , CV AlK , CV BR, CV EK, CV AdK, CV LS , CV AT sebesar Rp.  1.093.512.166,42,- dan menyetorkan ke Kas Daerah. Kemudian agar KPK dan Inspektorat daerah untuk memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. (Nunik Handayani)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − ten =