Bupati Harap  Perketat Pengawasan DD

Lahat, terasnews.id –  Terkait adanya penangkapan oknum kepala desa (Kades) Desa Kota Raya, Kecamatan Pajar bulan yang tertangkap oleh anggota Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibawah Pimpinan IPTU Nurhanas Polres Lahat, lantaran terbukti telah menyelewengkan Dana Desa (DD) dan mengakibatkan Negara dirugikan mencapai 400 juta, sehingga, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat gerah.

“Oleh sebab itu, kami mintak agar untuk pengawasan terhadap penggunaan DD dapat lebih diperketat lagi, guna untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa ditahun 2019 ini,” pesan Bupati Lahat Cik Ujang SH, kemarin.

Bukan itu saja, kata orang nomor satu Pemimpin Lahat ini, dirinya sangat prihatin atas ulah yang telah dilakukan oknum kades kota Raya, padahal sebelumnya Pemkab bersama unsur Tripika telah mengimbau keras agar tidak menyalah gunakan ADD untuk pembangunan desa. Saat ini Pemkab Lahat melalui dinas BPMD aka n terus meningkatkan pengawasan agar ADD tidak disalahgunakan.

“Masih saja ada oknum kades yang tidak paham aturan dan ini sangay disayangkan, kedepan prningkatan prngawasan akan diperketat mengingat peruntuhan dana desa adalag untuk Kemajuan desa bukan diri pribadi,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkab Lahat juga mengharap kan adanya bantuan dari semua pihak untuk melakukan pengawasan dalam pendistribusian ADD tahun 2019. Apalagi, saat ini peran masyarakat sangat dibutuh kan oleh Pemkab Lahat untuk membantu meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

“Maka dari itu, masyarakat jangan takut melapor kepada pihak berwajib jika menemui penyinpangan terhada ADD didesa masing-masing karena Pemkab Lahat akan memberikan bantuan hukum jika masyarakat terancam karena memberi laporan,” jelasnya.

Sementara, Kapolres Lahat AKBP Fery Harahap dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan terhadap kades Kota Raya Kecamatan Pajar Bulan dari dana sebesar Rp. 586.978.000,- mengakibatkan Negara dirugikan Rp 400 juta lebih. Tersangka ini akan dikenakan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri.

“Kita akan kenakan Pasal 2 Ayat 1 tentang tindak pidana korupsi dan dikenakan hukuman penjara seumur hidup paling singkat 4 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,” ungkapnya.

Sementara menurut keterangan dari tersangka Anhar Junhari, bahwa dana desa yang diselewengkan digunakan untuk keperluan acara selamatan pernikahan keponakannya dan sebagian dihabiskannya untuk jalan-jalan ke Jakarta dan Bengkulu serta digunakan untuk memenuhi hobinya mancing ikan.

“Sekali lagi saya mintak maaf dan dana desa yang saya pergunakan itu semuanya khilaf saat memegang Dana Desa itu, uang itu saya gunakan untuk biayai keponakan saya dalam acara pernikahan dan jalan-jalan (Plesiran-red) ke-Bengkulu dan Jakarta,” ujar Tersangka dengan nada penuh penyesalan. (Din)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 2 =