BERANDA – DPRD Desak Pemkab Percepat Bahas Rasionalisasi Anggaran

Bengkalis, terasnews.id – DPRD Bengkalis, Provinsi Riau mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera mempercepat pembahasan rasionalisasi anggaran bersama legislatif terkait defisit sebesar Rp 1,4 triliun pada APBD 2018.
“DPRD telah mengagendakan jadwal bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan pembahasan terkait rasionalisasi anggaran yang defisit sebesar Rp 1,4 triliun dari total APBD yang disahkan Rp 3,6 triliun, untuk itu kami minta Sekda sebagai ketua TAPD agar secepatnya menjadwalkan pembahasan yang sampai saat ini belum dilakukan,” ujar Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir, Jumat.
Dikatakan Abdul Kadir lambatnya pembahasan rasionalisasi anggaran tersebut berdampak kepada terhentinya sejumlah program pemerintah daerah.
“Kita ketahui saat ini seluruh kegiatan  Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) belum bisa dilaksanakan akibat belum dilakukan pembahasan, dampak lain juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tidak berjalan di sejumlah sektor,” kata Abdul Kadir.
Abdul Kadir juga meminta kepada TAPD untuk segera menyelesaikan pembahasan di tingkat OPD, mengingat waktu efektif pelaksanaan kegiatan tinggal beberapa bulan lagi hingga akhir tahun.
“Kita targetkan akhir Juli 2018 pembahasan sudah selesai dan untuk menyikapi lambatnya pembahasan akan dilakukan rapat ditingkat pimpinan DPRD yang dijadwalkan  16 Juli 2018,” tegas Abdul Kadir.
Sementara itu Ketua Fraksi PAN DPRD Bengkalis Syaukani, juga meminta TAPD untuk menyiapkan formulasi dalam mengatasi persoalan defisit yang terjadi saat ini.
“Dewan sudah pernah meminta kepada TAPD menyiapkan formulasi dalam mengatasi persoalan defisit, akan tetapi TAPD meminta waktu dan sampai  saat ini formulasi tersebut belum kita terima, sehingga pembahasan bersama belum bisa dilakukan,” ujar Syaukani.
Ditambahkan juga oleh mantan Ketua KONI Bengkalis ini, formulasi yang dimaksud adalah pola-pola yang nati ditawarkan oleh pemerintah kepada DPRD dalam mengatasi persoalan anggaran yang akan dikurangi terhadap sejumlah kegiatan.
“Rasionalisasi harus dilakukan, tetapi jangan salah langkah dan mencoret kegiatan yang dianggap penting untuk kepentingan masyarakat,” ujar Syaukani.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 15 =